Login with Facebook (Site)
Pendidikan
Skenario Pencairan Dana BOS ke Provinsi Tak Bisa Dijalankan
- Kamis, 25 Agustus 2011
Dibentuk Tim Pusat Percepatan Penyaluran Dana BOS
Rapat lintas kementerian di Kantor Wakil Presiden membahas persoalan pencairan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) kemarin (14/8), tidak menghasilkan sistem baru. Skenario perubahan pencairan dari pusat ke kabupaten dan kota menjadi dari pusat ke provinsi, belum bisa dijalankan. Tahun ini, dana BOS masih ditransfer dari pusat ke rekening kabupaten dan kota.
Usai rapat, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) menuturkan rencana menyaluran dana bos dari rekening pemerintah pusat ke rekening pemerintah provinsi belum bisa dijalankan. Rencana ini sempat mencuat sebagai solusi pencairan dana BOS di rekening pemerintah kabupaten dan kota yang seret. "Skenario tersebut, terbentur aturan pembiayaan pendidikan sekolah dasar," jelasnya.
Selengkapnya...
Perda "Tidak Ramah BOS" akan Ditinjau Ulang
- Kamis, 25 Agustus 2011
- cha / Muslim
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk melakukan peninjauan ulang atau me-review peraturan-peraturan daerah yang dinilai menjadi pemicu lambatnya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Tentunya kami akan meminta tolong kepada Kemdagri untuk me-review kembali Perda-perda yang tidak ramah terhadap BOS. Karena tugas untuk me-review dan mengevaluasi Perda adalah kewenangan Kemdagri," ungkap Nuh saat konferensi pers usai menjadi pembina upacara pada Upacara Peringatan HUT RI ke-66 di Kemdiknas, Jakarta, Rabu (17/8).
Kemendiknas Standarkan Tatib Sekolah
- Kamis, 25 Agustus 2011
- Husnal Hayati
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan menstandarkan tata tertib (tatib) di semua sekolah. Ini untuk mencegah adanya bullying antar siswa dan pelanggaran lainnya.
Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad mengatakan, penataan sosial di sekolah ini sangat penting. Sudah menjadi rahasia umum, terjadi bullying antar siswa di sejumlah sekolah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.
Apalagi, sekolah tersebut ada sekolah favorit. "Tatib harus ditatati semua warga sekolah. Murid, guru, dan kepala sekolah (kepsek)," ujar Hamid di Jakarta, Selasa (23/8).
Mantan Dirjen PNFI ini menjelaskan, jangan sampai terjadi pembiaran terhadap praktik bullying. Hampir semua pihak sekolah mengetahui kejadian tersebut. Tapi, hingga kini belum ada upaya untuk menghentikannya.
"Di kantin saja ada pemisahan antaran senior dan junior. Kepsek tahu itu, tapi tidak memberikan tindakan apa-apa," tegas pria berkaca mata ini. (cdl)